Jumat, 10 Juli 2026, 20:01:00, 0
Program pilah sampah Pemprov DKI Jakarta disebut tidak akan berjalan jika hanya mengedepankan ajakan, tanpa dibarengi ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan dalam rapat kerja Komisi D DPRD dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Jumat (10/8/2026).
“Kita ingin tahu, dalam perubahan anggaran ini apakah janji kepada masyarakat akan direalisasikan. Tong biru untuk pemilahan sampah dan ember untuk setiap rumah tangga itu apakah akan diwujudkan atau tidak,” ujar Judistira.
Anggota DPRD DKI tiga periode itu menilai penyediaan fasilitas tersebut harus menjadi prioritas. Mengingat, sambung dia cakupan pelayanan yang telah direalisasikan masih belum menyeluruh.
Karenanya, anggota DPRD yang terpilih dari dapil Jaktim itu meminta DLH menjelaskan arah penggunaan anggaran, termasuk dampak adanya pengurangan anggaran terhadap program pengelolaan sampah.
“Kalau ada pengurangan anggaran sekitar Rp300 miliar, kami ingin tahu program apa yang dikurangi dan apa alasannya. Jangan sampai justru program yang menjadi harapan masyarakat tidak terealisasi,” katanya.
Lebih lanjut, Judistira juga menyoroti masih banyaknya persoalan penanganan sampah di lapangan. Menurutnya, pelayanan kebersihan masih terkesan tidak merata karena penanganan sering kali baru dilakukan setelah adanya laporan atau kunjungan anggota DPRD.
“Kita tidak boleh menutup mata. Jangan sampai ketika ada anggota DPRD turun ke masyarakat baru sampah dibersihkan, sementara wilayah lain dibiarkan. Pola seperti ini tidak boleh terus terjadi,” tegasnya.
Selain mendorong penyediaan fasilitas pemilahan sampah, Judistira mengapresiasi inisiatif warga yang secara mandiri membangun biopori jumbo untuk mengurangi timbunan sampah organik. Ia berharap program tersebut dapat diperluas melalui kebijakan pemerintah.
“Masyarakat sebenarnya sangat mendukung. Bahkan ada yang secara mandiri membuat biopori jumbo. Ke depan ini harus kita dorong menjadi kebijakan agar biopori dibangun di lingkungan permukiman maupun aset-aset milik pemerintah,” ujar Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI itu.
Kakak kandung artis cantik Nia Ramadhani itu menambahkan, persoalan sampah tidak bisa ditunda penyelesaiannya. Mengingat pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantargebang akan segera diberlakukan, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup bergerak lebih cepat menyiapkan langkah-langkah konkret.
“Ini tidak bisa menunggu. Sudah masuk Juli menuju Agustus. Masyarakat menunggu apa yang akan dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama DPRD, termasuk Panitia Khusus yang saat ini sedang bekerja membahas solusi pengelolaan sampah Jakarta,” pungkasnya.
Sumber : https://ipol.id/2026/07/judistira-sebut-pilah-sampah-harus-didukung-sarana-dan-prasarana/1/
Share Berita Ini
